Mengintip Pendidikan Gratis di Pangkep (2)

Budhi A.M. Syachrun

Latar Belakang Pendidikan Gratis
Setiap program yang berorientasi demi kepentingan rakyat secara keseluruhan, pasti ada acuan yang mendasari penerapan program tersebut dilapangan. Di daerah lain seperti Kabupaten Gowa Sulsel yang sudah menerapkan program pendidikan gratis, pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) sebagai payung hukum dari penerapan program tersebut.
Di Pangkep, pemerintah setempat menilai bahwa Perda untuk sementara belum bisa dilahirkan, karena tanpa Perda pun program tersebut sudah berjalan sesuai dengan harapan. Hal itu disebabkan oleh adanya kerja sama semua pihak dan komponen lainnya untuk bahu membahu menyukseskan program pendidikan gratis.
Dibawah ini akan diuraikan secara detail yang menjadi latar belakang diterapkannya program pendidikan gratis di Pangkep yakni berdasarkan Instruksi Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 440/125/Hukum Tertanggal 24 Desember 2005.
Instruksi diatas juga didukung oleh aturan lain seperti, UU No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
Berangkat dari kesadaran akan kondisi ril sebagian masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang secara ekonomi masih lemah, maka perubahan-perubahan paradigma dimaksud telah memberi peluang bagi komitmen luhur pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dalam bentuk pendidikan gratis.
Dengan prinsip tersebut maka perlahan tapi pasti, masyarakat Pangkep terutama yang mempunyai anak usia sekolah tidak lagi memiliki keraguan dalam hal mendapatkan pendidikan yang bermutu, dengan tidak dibebani anggaran karena pemerintah sudah mengalokasikannya.
Program pendidikan gratis diterapkan tersebut mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, terutama terkait dengan penerapan program tersebut secara menyeluruh dilaksanakan. Tujuan diurai dalam tulisan ini merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari pencapaian target pendidikan bermutu dan berkualitas di daerah ini.
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan program pendidikan gratis di Pangkep, masing-masing:
• Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Artinya adalah semua anak didik tanpa kecuali harus mengenyam pendidikan dasar, baik mereka yang berada di daratan, pegunungan maupun mereka yang selama ini bermukim dikepulauan. Targetnya adalah mereka yang masuk usia sekolah tidak ada lagi yang tidak tahu menulis dan membaca. Dengan biaya gratis yang diberikan oleh pemerintah, hanya orang tua yang tidak peduli pendidikanlah yang tidak mau menyekolahkan anak-anaknya.
• Meningkatkan pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan
Artinya adalah dengan program pendidikan gratis menuntun stakeholder dan semua pihak yang ada didalamnya, agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat, terutama dalam hal pemenuhan hak hidup untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan. Pemerintah pun menerapkan sistem pengawasan yang berlapis demi mencapai sebuah kepuasan.
• Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan bagi tenaga pendidikan.
Artinya adalah dengan adanya program pendidikan gratis bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Harus dihilangkan image dan tanggapan miring bahwa sesuatu yang bersifat gratis, akan menghasilkan kualitas yang rendahan. Di Pangkep kendati menerapkan pendidikan gratis, tetapi terkait peningkatan kualitas baik itu siswa maupun guru tetap dikedepankan. Guru juga sebagai ujung tombak dan penentu utama dalam bidang pendidikan, masalah kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama.
• Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
Artinya adalah konsekwensi dari penerapan pendidikan gratis, tidak hanya berorientasi kepada anggaran gratis semata. Pemerintah setempah tetap memerhatikan persoalan sarana dan prasarana yang ada disekolah. Kendati banyak siswanya yang berkualitas, tetapi karena tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, tetap dianggap tidak berhasil dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Anggaran besar pun sudah dikeluarkan untuk membenahi sarana dan prasarana tersebut.
• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan
Artinya adalah dengan adanya penerapan program pendidikan gratis, ada umpan balik dari semua pihak, termasuk masyarakat, bagaimana sesungguhnya aplikasi dilapangan program tersebut. Tanpa ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan program ini, program ini tetap tidak bisa dikatakan sudah berhasil. Jadi intinya semua pihak harus melibatkan diri dalam pengelolaan pendidikan itu. Proses pendidikan yang dikelola dan dirancang secara bagus, akan menghasilkan kualitas pendidikan yang bisa dibanggakan, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru
Beberapa waktu lalu, ada sejumlah pihak yang berpandangan bahwa sebuah program yang berkonotasi gratis, itu akan mengabaikan suatu kualitas. Dan pendapat itu perlahan dibantah, dan di Pangkep program pendidikan gratis justru membantu siswa untuk menunjukkan kualitasnya, dalam hal melakukan persaingan secara sehat dengan siswa dari daerah lainnya.
Bila berbicara kualitas secara individu, maka Pangkep bisa “pasang badan” dan masih jauh diatas dibanding daerah lainnya. Salah satu prestasinya adalah pada tahun 2008 ini, ketika diadakan lomba Matematika Pasiad Tingkat Nasional, Pangkep meraih peringkat 9 dan menjadi urutan pertama pada tingkat Sulsel. Tujuh orang siswa yang mewakili Sulsel semuanya berasal dari Pangkep. Ada sebuah sekolah SMA Pasiad di Bandung, anak-anak Sulsel yang lolos masuk di sekolah tersebut semuanya berasal dari Pangkep.
Di bidang akademik lainnya, para siswa sudah menorehkan sejumlah prestasi, masing-masing, juara 1 pada Olimpiade MIPA SD tahun 2006, juara 1 Olimpiade MIPA SDLB tahun 2006, juara 2 (2006), juara 1 (2007) dan juara 1 (2008) pada Olimpiade Sains Ekonomi se Sulsel, juara 1 Olimpiade Sains Astronomi se Sulsel tahun 2007, juara 1-4 lomba Matematika PASIAD SMP se Sulsel tahun 2008, juara 3 lomba kreativitas SD tahun 2006 dan juara 1 pada tahun 2008, dan juara 2 pada Kompetensi Siswa (Teknik Las) tahun 2008.
Terdapat juga berbagai prestasi dalam bidang olahraga, masing-masing, juara 1 (2006) dan juara 2 (2008) pada lomba pencak silat putera, juara 1 (2006) dan (2007) pada kejuaraan tennis meja puteri SD se Sulsel, juara 3 (2006) dan juara 1 (2007) pada kejuaraan tennis meja putera SD se Sulsel, juara 2 (2006) dan juara 1 (2007) pada kejuaraan karate putera SD se Sulsel, juara 2 (2006) dan juara 1 (2007) pada kejuaraan karate putri SD se Sulsel, juara 1 (2008) pada kejuaraan takraw, juara 1 dan 2 pada kejuaraan atletik 100 M putra & putri tahun 2008, juara 1 pada kejuaraan senam artistik putra dan putri tahun 2008, juara 1 pada lomba lempar lembing putri tahun 2008 dan juara 1 pada lomba tolak peluru tahun 2008.
Namun disadari bahwa dampak dari penerapan pendidikan gratis, kesejahteraan guru merasa dianaktirikan. Apalagi kesejahteraan guru tidak menjadi salah satu item pembiayaan dalam dana BOS. Di Pangkep tidak sedikit guru yang melakukan tugas dan pengabdian berada di daerah terpencil.
Diantara 3.060 guru yang ada saat ini, ada 892 guru yang ditugaskan didaerah terpencil. Guru merupakan salah satu unsur penentu utama dalam bidang pendidikan demi mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Pemerintah setempat pun sangat konsen terhadap nasib guru dengan memberikan berbagai macam kesejahteraan kepada mereka.
Sebagai konsekwensi dari tidak dipungutnya biaya dari pihak komite sekolah, secara praktis pemerintah memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru. Pemberian kesejahteraan itu diberikan agar guru tidak merasa dianaktirikan dalam pemberlakukan program pendidikan gratis tersebut.
Pemberian tunjangan kesejahteraan guru tersebut dengan rincian sebagai berikut: kepala sekolah sangat terpencil mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp 300.000/bulan, kepala sekolah terpencil (Rp. 250.000/bulan), kepala sekolah wilayah daratan (Rp. 200.000/bulan), kepala TK (Rp. 200.000/bulan), guru sangat terpencil (Rp. 150.000/bulan), guru terpencil ((Rp. 100.000/bulan), kepala SLTP negeri dan swasta ((Rp. 250.000/bulan), guru SMA negeri dan swasta (Rp. 250.000/bulan) dan guru SLTP negeri dan swasta (Rp. 100.000/bulan).
Selain memberikan tunjangan kesejahteraan, juga dialokasikan anggaran untuk memberikan tunjangan khusus dengan rincian masing-masing, tunjangan khusus daerah sangat terpencil kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sebesar Rp 150.000/bulan, tunjangan khusus daerah terpencil kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sebesar Rp 100.000/bulan dan kesejahteraan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebesar Rp 100.000/bulan.
Pemerintah juga menyediakan anggaran dalam membantu kegiatan operasional 77 sekolah sebesar Rp. 2.005.000.000 untuk SLTP dan SMA negeri atau swasta. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi dengan menyediakan koneksi jaringan internet pada perpustakaan daerah Kab. Pangkep sebesar Rp 104.500.000, pengadaan komputer SMA/SMP negeri & swasta 105 unit sebesar Rp 787.500.000 dan bantuan lab komputer dengan perangkatnya untuk SMA Unggulan sebesar Rp. 110.000.000.
Ada hal yang menggembirakan bahwa program dan janji kampanye gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu, yakni pendidikan gratis sangat klop dengan program serupa yang sudah berjalan di kabupaten Pangkep sejak tiga tahun terakhir.
Gubenur menegaskan bahwa program pendidikan gratis tidak mustahil dijalankan, sebab Pangkep misalnya sudah membuktikan bisa menjalankan program ini dengan baik dan sudah berlangsung selama tiga tahun.
Gubernur mencontohkan bahwa di Pangkep, selama kepemimpinan Bupati Pangkep Syafrudin Nur, pendidikan gratis dilakukan di empat item. Menurutnya, item-item tersebut akan bertambah menjadi 14 agar pendidikan tersebut benar- benar gratis.
Menurut gubernur, Pangkep sudah menerapkan pendidikan gratis dimulai dari SD hingga SMA, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Kalaupun ada yang beranggapan bahwa 15 item dari pendidikan gratis merupakan program nasional, namun menurut gubernur, hal itu tidak menjadi masalah. Dana dari program tersebut bisa dialihkan ke pos yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh gubernur saat peresmian rumah aspirasi rakyat PDK Pangkep, Kelurahan Samalewa Bungoro Pangkep.
Gubernur menambahkan, dalam masa 101 hari kerjanya, pihaknya kembali menegaskan bahwa akan lebih fokus pada implementasi program pendidikan gratis. Namun program tersebut akan berlangsung secara bertahap dan mengambil acuan, salah satunya adalah Pangkep yang sudah menerapkannya sejak 2006 lalu.
Di Sulsel, Pangkep merupakan daerah pertama yang menerapkan pendidikan gratis. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang mengikuti program tersebut, seperti Sinjai, Bantaeng, Takalar, Gowa dan Sinjai.
Tahun ini ada sekitar Rp 180 milyar dikucurkan untuk mendukung kesuksesan program pendidikan gratis. Anggaran tersebut berasal dari APBD Sulsel yang merupakan ujicoba pendidikan gratis. Meski demikian, anggaran itu dikucurkan pada kota atau kabupaten yang sudah siap mencanangkan pendidikan gratis, seperti Pangkep dan daerah lainnya. (Tulisan ini disusun berdasarkan dokumentasi pribadi dan data dari berbagai sumber terkait)