Mengintip Pendidikan Gratis di Pangkep (1)

Mengintip Pendidikan Gratis di Pangkep (1)
(Bagian Pertama Dari Dua Tulisan)

Budhi A.M. Syachrun


Semenjak pendidikan gratis diterapkan di Pangkep Sulsel, sejumlah pihak turut memberikan apresiasi dan bahkan Bupati Pangkep, Syafrudin Nur tak segan-segan diundang tampil pada acara seminar, demi membahas dan membedah konsep pendidikan gratis yang dicanangkan di daerah penghasil ikan bandeng tersebut.
Program ini termasuk yang fenomenal karena memberikan program pendidikan gratis kepada siswa dari semua tingkatan. Tidak hanya pendidikan gratis, tetapi ada enam program berikutnya yang juga memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat, seperti kesehatan gratis, KTP gratis, akta kelahiran gratis, kartu kuning gratis, kartu keluarga gratis, pemakaman gratis dan memberikan uang duka kepada kaum dhufa. Ketujuh program secara gratis dikenal dengan nama SEVEN ‘G’.
Konsep pendidikan gratis membuat sebagian orang merasa pesimis dan tidak yakin, bahwa Pangkep yang hanya mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbilang sedikit dibanding daerah lainnya, ternyata sangat care dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi mewujudkan suatu program pendidikan gratis.
Tidak ada pihak pun yang pernah menyangka bahwa seorang Bupati Pangkep, Syafrudin Nur, berani menorehkan program gratis tersebut. Padahal orang tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya beliau adalah birokrat tulen yang malang melintang di pemerintahan. Konsep yang sampai sekarang masih utuh dan bahkan menjadi percontohan pada skala lebih luas, bukanlah program yang lahir secara spontan, tetapi bercermin dari sebuah pemikiran yang matang, bagaimana anak-anak Pangkep bisa mengenyam pendidikan di semua tingkatan, tanpa ada beban dan keluhan dari orang tua.
Pendidikan gratis itu menjadi suatu daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan adanya program tersebut secara perlahan mereka terbantu dan tidak memiliki beban lagi dalam mendorong anak-anaknya untuk mencapai taraf pendidikan yang tinggi.
Konsep pendidikan gratis dapat terus dipertahankan pada masa mendatang. Apatah lagi program tersebut sudah diadopsi sebagai bagian dari program provinsi yang tentu saja, tidak ada alasan untuk tidak turut mengambil bagian, bahwa sebuah program akan berjalan kalau keterlibatan semua pihak ada didalamnya.
Tentang Pendidikan Gratis
Terdapat berbagai analisa dan referensi tentang implementasi pelaksanaan pendidikan gratis di sebuah negara atau daerah. Menurut Muh Zulkifli Mochtar Husein, salah seorang mahasiswa pascasarjana Transportation Engineering, Osaka City University Jepang, dalam sebuah artikelnya mengatakan, ada empat jenis sistem pembiayaan pendidikan gratis diberbagai negara.
Keempat jenis itu masing-masing, jenis pertama adalah subsidi penuh sehingga benar-benar gratis hingga ke program S3. Sistem ini ditempuh oleh salah satu negara yakni Jerman dan Austria. Jenis yang kedua adalah hampir mirip dengan cara pertama, hanya biaya disediakan sampai pada jenjang pendidikan tinggi dan masanya dibatasi hingga mencapai umur tertentu dan cara ini dipraktekkan di negara seperti Belanda.
Ada juga jenis ketiga yakni pembiayaan pendidikan gratis tersebut diberikan hingga ke jenjang sekolah menengah. Sedangkan untuk perguruan tinggi dikenakan iuran walaupun masih disubsidi. Sementara jenis keempat adalah pendidikan pembiayaan sendiri. Menurut Zulkifli, cara ini sangat bermacam-macam, ada yang melibatkan alumni, kerjasama dengan industri atau perbankan dan cara ini banyak kita jumpai di beberapa provinsi di Amerika.
Dia pun menambahkan, bagi negara maju pendidikan gratis, selain karena tuntutan konstitusi mereka, juga didukung oleh perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan telah mencapai lima sampai delapan persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia, investasi pendidikan masih sangat kecil yakni sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto.
Di Amerika Serikat, sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah didistriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda, rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Austria dan Swedia, pajak penghasilan mencapai 70 persen dan sebagai konsekuensinya kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dan kesehatan terjamin.
Guru Besar UNM, Prof Dr Wasir Thalib, memperjelas bahwa jika ada yang beranggapan bahwa pendidikan gratis itu sulit diimplementasikan, pada dasarnya patut dipertanyakan dalam hal memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat terutama bagi kalangan bawah.
Menurutnya, pendidikan itu sangat mahal. Makanya, tidak dapat dipungkiri jika tidak sedikit orang yang menyambut lontaran program yang mengupayakan pendidikan gratis itu secara baik. Apalagi bagi mereka yang berkutat pada masalah pendidikan. Sebab tentunya, bagaimana mutu pendidikan dapat ditingkatkan jika kita masih berkutat pada tataran biaya.
Dia pun mengakui bahwa mutu pendidikan di tanah air memang masih terbilang belum menggembirakan, kalau kita tidak mau menyebutnya rendah. Pada dasarnya ada tiga faktor yang membuat mutu pendidikan itu rendah, yakni modal pendekatan ouput analisis yang kurang, di mana kita selalu berlomba bagaimana mencari input yang bagus, dan kemudian berlomba mencari output yang bagus tapi prosesnya nol.
Kedua adalah model pendekatan yang sentralistik, sehingga tidak ada kesempatan sekolah untuk mengembangkan diri dan berproses untuk melakukan manajemen berbasis sekolah. Dan penyebab yang ketiga adalah peran serta masyarakat yang masih rendah. Mestinya menurutnya, masyarakat harus mengutamakan pendidikan karena mempunyai investasi jangka panjang. Namun masyarakat mengabaikan dan cenderung membiayai kebutuhan lain dibanding kualitas pendidikan anaknya.
Menurut Dr Marwah Daud Ibrahim, sejahtera atau tidaknya masyarakat tergantung pada pemerintahnya yang mau fokus dan memusatkan perhatian yang besar pada pendidikan atau tidak. Sebab, sebuah daerah tidak akan sejahtera jika pihak eksekutif atau penentu kebijakannya tidak memiliki perhatian pada bidang pendidikan.
Marwah mengatakan, di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, sektor pendidikan telah mendapatkan perhatian yang sangat besar. Salah satu caranya adalah dengan membuat program berupa menggratiskan pendidikan mulai dari SD hingga ke tingkat SMA.
Dengan program tersebut, akunya, maka anak-anak usia sekolah yang kesulitan biaya bisa mendapatkan pendidikan. Bukan hanya itu, tetapi pendidikan yang mereka dapatkan adalah pendidikan yang berkualitas. Selama ini selalu saja muncul pertanyaan dan rasa pesimis karena minimnya anggaran dari pemerintah daerah. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk berani mengambil tindakan dan keputusan yang tepat. Orang akan sejahtera jika bisa mengecap pendidikan. Dan dengan pendidikan orang akan bisa berkreasi.
Terkait dengan program pendidikan gratis di Pangkep dan beberapa daerah di Sulsel, itu akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kalau program ini berjalan dengan baik di Sulsel, akan menjadi model nasional dalam penjabaran pendidikan gratis.
Tentang Masyarakat Pangkep
Di daerah ini, tidak hanya faktor kemampuan masyarakat yang sangat rendah. Dari seluruh luas wilayah di Pangkep, hanya separuhnya disebut daratan yakni 7 kecamatan. Sisanya berada diwilayah kepulauan, Liukang Tangngayya, Kalmas yang berbatasan dengan Bali, NTB, Kalimantan dan Madura.
Warga yang ada dikepulauan tersebut cenderung mengunjungi kabupaten dari provinsi terdekat, ketimbang mengunjungi ibukota kabupaten. Hal itu disebabkan oleh jarak yang sangat jauh. Di kepulauan, untuk menjangkau lokasi tersebut harus menunggu musim yang tidak masuk dalam ombak besar.
Musim ini hanya terjadi dalam masa enam bulan dalam setahun. Sehingga pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baru-baru ini, tim Dinas Pendidikan harus menerima nasib terdampar di Majene dan bahkan di Selayar.
Itu belum termasuk dengan sekolah yang ada dipegunungan. Anak-anak dipegunungan harus berjalan kaki ke sekolah dengan jarak tempuh sekitar 5 jam dan harus melewati puncak gunung kemudian turun didasar kaki gunung.
Dari beberapa tantangan tersebut membuat Syafrudin Nur saat maju menjadi calon kepala daerah di Pangkep, bertekad dan berjanji bahwa jika sampai terpilih menjadi pemimpin di daerah ini, akan membuat program pendidikan gratis. Dan impian tersebut akhirnya terkabul. Pada tahun 2006 lalu, resmi meluncurkan suatu program pendidikan gratis. Mungkin ini merupakan suatu program yang sangat langka dan jarang ditemui di daerah lainnya di Indonesia.
Dari program tersebut, Pangkep mencatatkan diri sebagai daerah yang memulai program pendidikan gratis pertama di Sulsel. Program ini sudah banyak diadopsi oleh beberapa daerah lainnya dan bahkan menjadi program utama di Sulsel dan melibatkan semua kabupaten dan kota. Ini tentunya membanggakan karena dari tanah Pangkep, sesungguhnya program pendidikan gratis bisa diimplementasikan secara menyeluruh.
Dan mungkin tidak ada orang yang pernah menyangka, bahwa di daerah Pangkep yang hanya mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbilang rendah dibanding dengan daerah lainnya, bisa menerapkan suatu program yang berpihak kepada rakyat dengan pelayanan serba gratis. Salah satu diantaranya adalah selama tiga tahun ini, Pangkep sudah menerapkan pendidikan gratis.
Pendidikan gratis diprioritaskan kepada para siswa mulai dari semua tingkatan, yakni SD, SMP dan SMA. baik yang berstatus negeri maupun swasta. Ada yang menilai bahwa pemberian program pendidikan gratis sangat tidak populis. Hal itu didasarkan pada kebiasaan bahwa konsep pendidikan gratis diprogramkan kalau sebuah daerah sudah kelebihan dana.
Tetapi semua yang dilakukan adalah bagaimana rakyat Pangkep terutama yang mempunyai anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan layak seperti anak seusianya. Saat bupati memulai memimpin daerah ini, kondisi masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kemampuan masyarakat dalam membiayai anaknya untuk mendapatkan pendidikan itu sangat mencengangkan.
Perlu diketahui bersama bahwa sebelum ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, biaya pendidikan di Pangkep tertinggi masing-masing, SD sebesar Rp 9000 perbulan dan tidak ada lagi pembayaran diluar dari angka itu. Sementara di daerah pegunungan dan di daerah yang sangat terpencil ditetapkan hanya sebesar Rp 1000 perbulan. Namun dari angka itu, ada juga masyarakat yang tidak bisa membayarnya. Namun kondisi tersebut dapat dibantu dengan adanya aliran dana dari BOS sebesar Rp 19.500 persiswa/bulan. (Tulisan ini disusun berdasarkan dokumentasi pribadi dan data dari berbagai sumber terkait)