UN Tak Lepas Dari Kecurangan

Oleh:
Budhi A.M. Syachrun
Guru SMAN 1 Tanralili Maros Sulsel

Saya sebagai seorang guru selalu menilai bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang setiap tahun dilaksanakan, itu sangat jauh dari sebuah kesempurnaan. Bahkan kecurangan yang sering dan pasti selalu terjadi, merupakan mata rantai yang selalu mengiringi setiap UN itu dilaksanakan.
Masalah tetek bengek dan permasalahan kecurangan UN, seakan tidak akan pernah berhenti untuk saya bahas pada setiap artikel yang dikirim ke media cetak. Kendati beberapa artikel yang saya kirim, ataukah yang ditulis oleh pihak atau pakar pendidikan, sepertinya akan menjadi tak berguna karena tidak pernah direspon secara baik.
Saya justru semakin apriori terhadap pemerintah dan kadang kala menganggap bahwa UN akan menghasilkan keluaran siswa yang bermutu, dengan asumsi dasar bahwa mereka (para siswa) sudah melewati standar yang telah ditetapkan. Pertanyaan kemudian adalah apakah standar itu bisa menjamin kualitas siswa? Apakah dengan adanya standar kelulusan tidak ada kecurangan didalamnya?

Tahun ini (2009) dengan terpaksa saya harus katakan dalam tulisan ini, bahwa UN hanya melahirkan insan-insan yang bermental ‘budak” dan melahirkan guru yang juga bermental sama, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap nilai UN yang didapatkan dalam sebuah ijazah.
Apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Depdiknas, Burhanuddin Tola, yang dirilis oleh portal tribun-timur.com, Rabu (15/4/2009), jelas saya tidak sependapat kalau dikatakan bahwa UN masih dirasakan sangat perlu, karena dengan adanya UN melahirkan lulusan yang benar-benar bermutu. Menurutnya, SDM merupakan faktor penting dalam memajukan bangsa. Perlu upaya pendidikan yang bermutu sehingga lulusan juga bermutu dan berstandar pendidikan.
Menurutnya salah satu upaya mendorong lulusan yang bermutu adalah melalui UN. Dengan adanya UN, akan diketahui apa saja kelemahan dan kekuatan dari satuan pendidikan, di daerah mana yang masih kurang dan daerah dan satuan pelajaran apa yang harus diperbaiki.
Selain itu, dengan adanya UN, tingkat motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Dengan adanya UN semangat belajar siswa berubah, semangat guru dalam mengajar juga berubah. Semangat kepala sekolah agar anak didiknya banyak yang lulus juga berubah.
Yang perlu dipahami sekarang adalah pemerintah pusat tidak akan pernah mengerti kondisi yang sebenarnya, ketika UN dilaksanakan setiap tahunnya. Pemerintah tidak pernah melakukan sebuah analisa akademik, bahwa hakekat sebuah kelulusan ternyata mendorong lahirnya insan yang bermutu dan berkualitas.

Ada sebuah beban yang dipikul dan diemban oleh masing-masing daerah dan bahkan sekolah, kalau kelulusan dan ketidaklulusan tidak sesuai dengan target pemerintah. Ketika sekolah A berhasil dalam setiap pelaksanaan UN, maka dengan bangga kita mengatakan bahwa kualitas sekolah tersebut sudah berhasil dalam proses belajar mengajar.
Ketika sekolah B tidak berhasil dan bahkan menghasilkan ketidaklulusan paling banyak dibanding sekolah lainnya, kita semua justru menilai dan memvonis bahwa sekolah tersebut telah gagal dan akan berimbas pada sebuah kualitas.
Saat ini, pelaksanaan UN pada tingkat SMA yang akan dilaksanakan 20-24 April mendatang, dari hari ke hari selalu disoroti dan bahkan menjadi bahan berita bagi para media di daerah ini. Tetapi yang selalu diwartakan adalah komentar dari para pejabat di daerah ini bahwa soal UN dalam kondisi aman, karena disimpan dikantor polisi, sehingga tidak ada lagi kecurangan seperti tahun sebelumnya.
Soal tersebut akan didistribusikan pada saat hari H pelaksanaan ujian. Dengan begitu, maka kemungkinan ada pihak-pihak yang membocorkan soal tidak bisa lagi dilakukan. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa, bukan hanya tahun ini soal disimpan dan dititipkan dikantor polisi.

Tahun-tahun sebelumnya juga soal dijaga super ketat dan bahkan mendapatkan pengawalan berlapis dari pihak kepolisian. Tetapi pertanyaannya, kenapa masih saja terjadi kecurangan? Dan kenapa masih ada guru yang dengan mudahnya memberikan jawaban kepada siswanya?
Dalam tulisan ini saya ingin sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini para pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Nasional, bahwa kecurangan UN yang selalu terjadi pada semua level pendidikan, itu tidak terjadi pada saat pendistribusian soal ataukah soal tersebut disimpan di kantor polisi.
Kecurangan selalu terjadi pada saat pelaksanaan UN dilakukan. Beberapa guru di sebuah sekolah sudah diberikan mandat secara tak tertulis, untuk menjadi tim sukses. Tim ini bertugas untuk memberikan dan menyuplai jawaban kepada siswa yang ada diruangan.
Soal dengan mudah didapatkan karena tidak adanya pengawasan yang ketat, baik pihak kepolisian, pengawas ruangan maupun tim independen yang bertugas didaerah itu. Sehingga kita sering menemukan bahwa polisi dan tim independen hanya duduk bercengkerama dan tidak melakukan pemantauan langsung terhadap ruangan yang menjadi lokasi ujian.
Akibatnya adalah ada tim sukses dengan mudahnya memberikan jawaban kepada siswa, apakah membacakan butir jawabannya, ataukah memberikan secarik kertas kepada siswa yang ada di dalam ruangan.

Pada saat Lembar Jawaban Komputer (LJK) siswa dikumpulkan, panitia seksi penerima hasil yang seharusnya hanya bertugas untuk memeriksa biodata siswa yang mengalami kesalahan, justru berperan ganda. Tidak hanya biodata diperiksa, LJK siswa dikoreksi dengan mengganti jawaban yang sudah disediakan.
Jadi kalau masalah tersebut tidak segera diatasi, maka saya yakin bahwa UN tahun ini tetap berada dalam struktur kecurangan. Sekolah maupun guru berada dalam posisi dilematis, karena tidak ingin dicap atau dianggap sebagai sekolah atau guru yang tidak memberikan kelulusan seperti harapan dari pemerintah.
Akhirnya adalah semua pihak terlibat demi mendongkrak sebuah kelulusan. Maka ditempuh berbagai cara agar kelulusan sebuah sekolah dapat meningkat dan tidak kalah dengan daerah lainnya. Kendati cara-cara yang dilakukan para tim sukses, kepala sekolah dan bahkan guru tidak etis dan justru berada dalam posisi bangga diri.